PSAK 51, Bukti Peran Akuntansi dalam Ekonomi Makro

Tulisan ini melanjutkan pembahasan dalam tulisan sebelumnya mengenai PSAK 51: kuasi reorganisasi.

Beberapa waktu lalu, saya mengikuti pembahasan mengenai rencana pencabutan PSAK 51 oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) di kantor Bapepam LK. Isu pencabutan PSAK 51 sama seperti yang sudah pernah saya paparkan dalam pembahasan mengenai PSAK 51, yaitu konsep teoritis dari PSAK 51 yang sudah tidak sesuai lagi dalam konvergensi IFRS.

Dalam pembahasan tersebut, hadir para pakar di bidang kuasi reorganisasi dari Bapepam LK. Dari paparan mereka, saya mengetahui sebuah fakta menarik mengenai PSAK 51. PSAK 51 dibuat pada tahun 1997 oleh DSAK bersama Bapepam LK sebagai jalan keluar krisis moneter tahun 1997-1998. Dalam kondisi krisis tersebut, selisih kurs Rupiah dan mata uang asing melonjak hebat. Kondisi ini mengakibatkan banyak perusahaan baik di sektor riil maupun nonriil mengalami kerugian dan lonjakan utang yang cukup tinggi. Kerugian luar biasa yang terjadi karena krisis moneter ini mengakibatkan kondisi saldo laba menjadi negatif (defisit), dan untuk mengembalikan saldo laba menjadi positif, dibutuhkan waktu yang cukup lama atau tambahan setoran modal yang sangat besar. Padahal, perusahaan yang ada dalam kondisi ini masih memiliki going concern yang cukup baik. Jika hal ini dibiarkan saja, maka laporan keuangan perusahaan akan terlihat ‘tidak sehat‘. Akibatnya, perusahaan-perusahaan tersebut akan mengalami kesulitan dalam melakukan kredit ke bank (not bankable) atau mencari tambahan dana dari investor. Sebagai contoh misalnya, jika suatu perusahaan ada dalam tingkat risiko tertentu (misalnya dalam kondisi defisit), maka bunga bank akan menjadi lebih tinggi.

Permasalahan mikro yang disebabkan oleh permasalahan makro ini, jika tidak diselesaikan akan memperparah kondisi perekonomian makro. Oleh karena itulah diterbitkan PSAK 51 yang diadopsi dari US GAAP. Konsepnya adalah, perusahaan yang mengalami kondisi defisit karena kerugian yang luar biasa ini diijinkan untuk mengubah basis penilaian aset dan liabilitas dari historical cost ke nilai wajar (revaluasi), sehingga hasil dari revaluasi ini dapat digunakan untuk menutup defisit saldo laba (baca lagi mengenai kuasi reorganisasi di sini). Sehingga, laporan keuangan perusahaan menjadi terlihat lebih sehat. Hal ini akan mendukung kinerja perusahaan yang baik. Secara makro, rencana strategis negara untuk keluar dari krisis moneter juga tercapai.

Walaupun kuasi reorganisasi adalah perbaikan laporan keuangan secara kertas, namun berdasar informasi dari Bapepam LK, semua perusahaan di Indonesia yang pernah melakukan kuasi reorganisasi menunjukkan kinerja yang sangat baik, bahkan meningkat. Sehingga tidak ada lagi risiko bahwa perbaikan secara kertas ini tidak menunjukkan kondisi nyata perusahaan (manipulasi).

Sebagai penutup, kasus mengenai diadopsinya PSAK 51 pada era krisis moneter ini memperkuat pandangan bahwa akuntansi merupakan alat pengendali perekonomian makro secara mikro.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s